“Pendapatan daerah juga bersumber dari transfer pemerintah pusat yang terealisasi Rp. 2,14 triliun atau 98,98 persen dari anggaran Rp. 2,16 triliun. Dan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi Rp. 282,72 miliar atau 103,30 persen,” tambahnya.
Sedangkan transfer dari pemerintah provinsi terealisasi Rp. 331,60 miliar dari anggaran Rp. 231,51 miliar atau 143,23 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp. 52,68 miliar dari target anggaran Rp. 59,84 miliar atau 88,03 persen,” sambungnya.
Kemudian belanja dan transfer daerah 2023 terealisasi Rp. 3,62 triliun dari anggaran Rp. 3,75 triliun atau 96,50 persen yang meliputi belanja operasi Rp. 2,34 triliun, belanja modal Rp. 843,58 miliar.
Untuk belanja tidak terduga selama 2023 terealisasi Rp. 9,45 miliar dari anggaran Rp. 19,11 miliar atau sebesar 49,46 persen.
Sehingga per 31 Desember 2023 terjadi defisit sebesar Rp. 242,70 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah.
Sementara realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp. 287,71 miliar. Pengeluaran pembiayaan Rp. 7,74 miliar dari anggaran Rp. 10,400 miliar atau 100 persen. “Dengan demikian jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 279,96 miliar, sehingga SILPA untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 37,27 miliar, yang merupakan hasil penjumlahan defisit anggaran dengan pembiayaan netto,” jelasnya.
Sebelum acara paripurna ditutup pimpinan dewan menerima berkas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh bupati Banyuwangi.
Selanjutnya berkas tersebut akan diteruskan kepada semua fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi sebagai bahan penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi yang akan dilaksanakan pada Selasa (14/5/2024)
