Banyuwangi, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar atas diajukan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Senin (13/5/2024).
Rapat Paripurna dewan tersebut dipimpin oleh Ruliyono dan didampingi oleh wakil ketua dewan yang lain Michael Edy Hariyanto dan dihadiri pasangan bupati-wakil bupati Banyuwangi yang akan mengakhiri masa baktinya pada tahun ini.
Acara rapat paripurna dewan tersebut juga diikuti anggota dewan lintas fraksi, Sekda kabupaten bersama Asisten, Staf Ahli dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Camat dan Kades/Lurah serta beberapa undangan lain.
Dalam penyampaian nota penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani antara lain mengungkapkan; menyampaikan capaian Pemkab Banyuwangi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 12 tahun berturut-turut, sejak 2012 sampai dengan 2023.
Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik sehingga ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali 4 tahun berturut-turut.
“Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, Eksekutif dan Legislatif,” ujar Ipuk.
Selanjutnya dalam LKPD tahun anggaran disampaikan Pendapatan Daerah terealisasi Rp. 3,37 triliun atau 102,15 persen dari target anggaran sebesar Rp. 3,30 triliun.
“Pendapatan daerah tahun 2023 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp. 567,76 miliar atau 98,48 persen dari target anggaran sebesar Rp. 576,55 miliar,” imbuh Bupati berhijab itu..
Kemudian untuk pajak daerah terealisasi Rp 282,35 miliar dari target sebesar Rp 244,49 miliar atau sebesar 115,48 persen. Sedangkan retribusi daerah terealisasi Rp 47,59 miliar dari target sebesar Rp 78,71 miliar, atau 60,47 persen.
