Malang, seblang.com – Bupati Malang H.M Sanusi menyinggung aksi demo yang dilakukan salah satu organisasi kemasyarakatan tentang tunggakan atau hutang BPJS PBID yang berdampak pada penonaktifan Kepala Dinas Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Bupati saat sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2024 tentang penerimaan pendanaan pendidikan dari masyarakat.
Menurut Bupati Malang H.M Sanusi, saat demo beberapa waktu lalu yang salah satu tuntutannya meminta KPK dan kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memeriksa Kepala Daerah.
“Ada yang demo begini begini lah kok Bupati disuruh periksa sama KPK dan Kejaksaan, sebelum diperiksa, Bupati sudah koordinasi dengan BPK dan KPK terkait BPJS kok, ya diguyu (ditertawai), itu informasinya telat jadi ya itu golongannya telat mikir (telmi),” ungkap Bupati Malang H.M Sanusi di Pendopo Kepanjen Rabu (26/06/2024).
Bupati menambahkan sering disalahkan oleh anggota DPRD terkait berbagai kebijakannya, tapi Bupati berdalih anggarannya tidak ada.
“Bupati disalahno anggaran e ora onok (anggarannya tidak ada) tapi dewan e ngamuk ngamuk (marah marah) tapi gak tak jawab, saya biarin saja, loh tidak anggarannya, Iki ngene Iki ngene (itu begini itu begini), Bupati gak bener Bupati gak becus ada itu,” kata Bupati Malang.
Jadinya nanti kalau masyarakat tidak paham seakan-akan benar, “Padahal seng gak benner seng ngomong iku (padahal yang tidak benar yang berbicara itu,” jelas Abah Sanusi.
Terkait permasalahan BPJS, semua yang dilakukan adalah rekomendasi dari KPK dan BPK RI, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai Pengacara Negara.
“Semua yang saya lakukan atas rekomendasi KPK dan BPK RI dan Kejaksaan sebagai pengacara negara, sementara dalam hal BPJS saya didampingi oleh Pak Kapolres Malang dan Pak Kajari,” tegas Abah Sanusi.
