Dalam sektor pendidikan, pemkab menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. “Dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih layak dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” kata Ipuk.
Untuk reformasi birokrasi, Pemkab Banyuwangi mempercepat digitalisasi layanan publik hingga ke tingkat desa agar lebih efektif dan efisien. Pemerataan infrastruktur juga terus dilakukan guna memperlancar distribusi barang dan jasa di pusat-pusat ekonomi.
Musrenbang RKPD 2026 digelar secara luring dan daring, diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asisten Administrasi Umum Provinsi Jatim Akhmad Jazuli, Kepala Bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, serta perwakilan PT PLN, perbankan, perguruan tinggi, tokoh agama, budayawan, dan pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berharap Musrenbang ini menghasilkan solusi terbaik bagi isu-isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. “Para camat harus bisa memilah usulan yang paling prioritas karena kemampuan fiskal daerah terbatas,” pesannya.
Hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2026, yang nantinya menjadi pedoman program pembangunan daerah.
