Bupati Ipuk menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan terus memberikan perhatian komprehensif, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga pendampingan purna PMI. “Kami memberikan alat usaha gratis dan pelatihan literasi keuangan untuk memastikan masyarakat, termasuk purna pekerja migran, dapat mengembangkan potensi ekonominya,” ujarnya.
Ipuk juga mengakui keterbatasan pemerintah kabupaten dan pentingnya masukan dari berbagai pihak. “Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Setiap masukan akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan,” tegasnya.
Musrenbang ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Banyuwangi. (*)
