Selain itu, ASN Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan sistem e-office untuk mengurangi ketergantungan pada ATK.
“Contohnya, kami memiliki aplikasi Sikawan untuk administrasi internal pemkab. Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisiensi dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini adalah momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya,” jelasnya.
Ipuk menilai kebijakan pemotongan anggaran oleh Presiden Prabowo sebagai langkah yang tepat. Keputusan tersebut menjadi acuan bagi Pemkab Banyuwangi untuk semakin mengoptimalkan efisiensi anggaran.
“Pada 2025 pun kami akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat dalam memilah kegiatan yang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami pastikan kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tegas Ipuk. (*)
