“Banyuwangi memiliki potensi pembangunan yang besar, maka masyarakat harus ikut berperan mengawal agar pembangunan dilakukan dengan jujur, adil, dan bermartabat, sehingga pembangunan akan memberikan manfaat besar bagi warga,” jelas Johnson.
Johnson menambahkan bahwa kegiatan Bimtek ini sebelumnya telah diadakan di 28 daerah lainnya, dengan materi yang mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang dampak korupsi serta langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk turut mengawal pembangunan.
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa kehadiran KPK di Banyuwangi adalah langkah positif yang akan membantu memperkuat integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Ia berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan masyarakat Banyuwangi dapat lebih memahami peran mereka dalam mencegah dan memberantas korupsi demi pembangunan yang lebih baik. Bupati Ipuk Fiestiandani percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan Banyuwangi yang bebas dari korupsi. (*)
