Banyuwangi, seblang.com – Menginspirasi keberhasilan pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang digelar di Banyuwangi, Jumat (19/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk memaparkan strategi akselerasi pembangunan Banyuwangi. Ia mengawali dengan berbagi pengalamannya saat pertama menjabat sebagai bupati pada 2020, di tengah tekanan pandemi Covid-19. Saat banyak daerah mengalami tekanan ekonomi dan lonjakan kemiskinan, Banyuwangi mampu memitigasi dampak dengan kenaikan kemiskinan yang sangat kecil.
“Itu karena percepatan pembangunan yang kami lakukan secara kolektif serta kebijakan yang terarah. Dengan demikian, kami bisa melalui itu semua,” kata Ipuk.
Pembangunan berkelanjutan, imbuhnya, harus dilandasi kerja bersama, saling percaya, serta pengawasan yang ketat. Pemkab Banyuwangi menerapkan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai kewajiban dalam setiap program agar kebijakan benar-benar berdampak pada kinerja daerah.
“Tidak ada program tanpa monev. Karena kalau tidak diawasi, laporan bisa terlihat baik, tapi ternyata tidak berdampak pada capaian kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ipuk juga mengungkapkan tantangan geografis Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, yang menyebabkan disparitas wilayah dan kemiskinan yang terkonsentrasi (atau: terkelompok). Kondisi tersebut mendorong Pemkab Banyuwangi menetapkan skala prioritas pembangunan yang fokus dan terukur.
Prioritas utama Bupati Ipuk adalah percepatan pengentasan kemiskinan, disusul pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
