Banyuwangi, seblang.com – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berperan aktif memastikan setiap kebijakan desa sejalan dengan arah pembangunan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Ipuk saat menghadiri forum Gesah Desa bersama ratusan anggota BPD se-Banyuwangi di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kamis (16/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Ipuk menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan besar bagi pembangunan desa melalui transfer dana langsung dan berbagai program strategis. Dengan dukungan tersebut, BPD diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga pengawal agar setiap program desa berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan warga.
“Pemerintah pusat, daerah, dan desa harus seirama. Kebijakan di tingkat desa harus selaras dengan arah pembangunan daerah. Di sinilah pentingnya peran BPD sebagai penjaga keseimbangan dan pengawas di desa,” ujar Ipuk.
Ipuk juga menyoroti tantangan ke depan terkait pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 mendatang. Ia meminta BPD memahami dinamika tersebut agar dapat menjadi jembatan informasi di tengah masyarakat.
“BPD perlu memahami situasi anggaran ini, sehingga bisa menjelaskan kepada warga bila ada program yang belum berjalan maksimal. BPD punya posisi strategis karena mereka adalah tokoh masyarakat di desa,” jelasnya.
Selain membahas sinergi kebijakan, forum tersebut menjadi ajang memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para anggota BPD. Melalui forum diskusi ini, diharapkan muncul solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa.
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menyebut kegiatan Gesah Desa menjadi wadah penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara desa dan pemerintah kabupaten.
Forum tersebut juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya efisiensi anggaran, penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), optimalisasi fungsi BPD dalam pembangunan, serta implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.
“Masih banyak hal yang perlu dibenahi di desa, terutama dalam tata kelola dan pelaksanaan program. Forum ini menjadi ruang untuk menyegarkan kembali semangat BPD agar terus berperan aktif dalam pembangunan desa,” ujar Rudi./////////
