“Menurut data SSGI tahun 2021 stunting skala nasional 24,4 persen, yang mana menjadi target nasional ditetapkan oleh bapak Presiden RI tahun 2024 menjadi 14 persen. Demikian juga stunting di Jatim masih di angka 23,5 persen. Di Kabupaten Mojokerto prevalensi stunting mencapai 27,4 persen,” jelasnya.
Bupati Ikfina mengatakan, terjadinya stunting tidak hanya aspek kesehatan yang mempengaruhi. Tetapi juga kondisi ekonomi, perilaku masyarakat, budaya dan kondisi lingkungan masyarakat.
“Dapat dianalogikan apabila masyarakat sejahtera secara ekonomi, maka kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi. Jika masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), makan dengan gizi seimbang, Wanita Usia Subur (WUS) dan rematri cukup gizi, disiplin minum TTD dan zat besi, pemberian asi esklusif, hidup di lingkungan yang bersih sehat dan melestarikan alam, tidak terjadi perkawinan usia anak, setiap Pasangan Usia Subur (PUS) tidak melahirkan terlalu muda atau terlalu tua, tidak terlalu banyak anak dan jaraknya tidak terlalu dekat (4T), maka keluarga dan anak-anaknya akan sehat dan tumbuh kembang dengan baik dan akan terhindar dari kasus stunting,” tandasnya.
Tidak hanya Bupati Mojokerto, penandatanganan komitmen bersama dukungan pendampingan keluarga berisiko stunting ini juga diikuti Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Shofiya Hana Albarraa.
Penandatanganan komitmen juga diikuti Ketua TP PKK Kecamatan, para camat se-Kabupaten Mojokerto juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Mojokerto.////
