“Transformasi ini menandai langkah maju dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan inklusif. Saya berharap ini akan memberikan dampak positif tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi dan sosial,” tambahnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa dengan hak yang diberikan melalui SK tersebut, terdapat tanggung jawab besar yang harus diemban oleh masyarakat. Menurutnya, pengelolaan hutan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan hasil, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan agar hutan ini dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
“Pengelolaan hutan yang bijak harus menjadi prioritas. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baik untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga dan mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Semoga hutan yang kita kelola ini dapat menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Sumberagung,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati Rini Syarifah juga berharap bahwa KTH Wono Suko Lestari dapat menjadi pelopor dalam pengelolaan hutan yang bijak dan menjadi contoh bagi kelompok tani hutan lainnya di Kabupaten Blitar. Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses perhutanan sosial ini.
“Semoga SK Perhutanan Sosial ini tidak hanya menjadi selembar kertas formal, tetapi juga menjadi dasar bagi aksi nyata dalam menjaga hutan kita. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/kmf)
