Banyuwangi, seblang.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda tambahan penjelasan bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Jumat (23/06/2023).
Rapat paripurna dewan tersebut dipimpin oleh Michael Edy Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Banyuwangi H Mujiono, bersama beberapa pimpinan SKPD, Camat, Kepala desa (Kades)/ lurah dan beberapa undangan lain.
Sekda Kabupaten Banyuwangi H Mujiono yang membacakan tambahan penjelasan bupati Banyuwangi antara lain mengungkapkan eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Fraksi- fraksi yang telah memberikan apresiasi kepada eksekutif dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sebelas tahun berturut-turut.
Menurut H. Mujiono, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
“Eksekutif menyadari bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan langkah awal untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” jelas H Mujiono.
Penghobi olahraga bulutangkis itu menuturkan eksekutif akan terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih guna mencapai kesejahteraan rakyat Banyuwangi
Terhadap pencapaian target retribusi yang masih rendah, Eksekutif berterima kasih atas perhatian seluruh fraksi yang terhormat. Eksekutif akan berupaya melakukan terobosan dan perbaikan guna meningkatkan pencapaian pendapatan daerah terutama sektor retribusi daerah dengan berbagai cara, imbuh H. Mujiono.
Langkah yang dilakukan antara lain; melaksanakan pemeliharaan atau memperbarui fasilitas, sarana dan prasarana obyek retribusi dengan harapan mampu meningkatkan pencapaian penerimaan.
Kemudian, tambah H Muji, eksekutif akan menyusun proyeksi pendapatan sesuai dengan indikator makro ekonomi, kebijakan yang berlaku serta potensi yang ada dengan membuat peta potensi dan pemanfaatan database
Selain itu juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan membuat sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, ujar mantan Kepala Dinas PU Bina Marga itu.
Langkah lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait retribusi daerah.
Selanjutnya H Mujiono menambahkan menanggapi PU Fraksi PKB terkait permasalahan investasi daerah pada beberapa perusahaan, antara lain pada PT Trabasti yang telah lama vakum membuat Eksekutif perlu mengambil langkah untuk memperoleh kejelasan tentang operasionalnya.
Untuk itu, eksekutif telah berkoordinasi dengan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard sebagai mitra pemegang saham yang memahami core business PT Trabasti, namun sampai dengan saat ini, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard belum memberikan pernyataan terkait kejelasan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
