Labuan Bajo, seblang.com – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Otoritatif di Ruang Rapat Florata, Kantor BPOLBF, Kamis (23/10/2025) sore.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pariwisata terkait penyelarasan kebijakan pengelolaan kawasan otoritatif pada BPOLBF. Fokus pembahasan diarahkan pada capaian pembangunan, pengembangan kawasan sesuai master plan, serta penguatan kelembagaan di lingkungan BPOLBF.
Plt. Direktur Utama BPOLBF Dwi Marhen Yono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kawasan Parapuar menunjukkan progres signifikan.
“Saat ini, pembangunan jalan utama sepanjang 1,5 kilometer telah terealisasi, termasuk progres akses jalan masuk sepanjang 200 meter. Selain itu, kami juga telah melakukan pemasangan listrik berkapasitas 23.000 KVA melalui 19 tiang distribusi,” ujar Dwi Marhen dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (24/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan otoritatif Parapuar menjadi fokus utama BPOLBF dalam mewujudkan destinasi pariwisata inklusif dan berkelanjutan di Labuan Bajo dan Flores. BPOLBF juga terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar arah pembangunan kawasan otoritatif lebih terukur, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo, menyoroti sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo. Salah satunya adalah rendahnya lama tinggal wisatawan di darat (length of stay), yang dipengaruhi oleh minimnya atraksi wisata darat dibandingkan dengan aktivitas wisata bahari seperti live on board.
Herfan menekankan pentingnya penguatan destinasi wisata darat dengan memperhatikan dua aspek utama, yakni motivasi wisatawan dan daya tarik wisata.
“Agar pariwisata di Labuan Bajo lebih berimbang, perlu ada upaya meningkatkan kualitas pengalaman wisata di darat, memperkaya atraksi, serta memperkuat konektivitas antardestinasi,” jelasnya.
Selain isu atraksi wisata, rakor juga membahas optimalisasi penerbangan, pembukaan rute baru, serta penyesuaian jenis pesawat yang berpengaruh pada harga tiket dan keterisian penumpang. Dari sisi infrastruktur, kesiapan bandara dan konektivitas antarmoda menjadi perhatian utama guna meningkatkan aksesibilitas wisatawan menuju Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya.
Herfan juga menambahkan bahwa penataan lahan dan penyelesaian permasalahan agraria di kawasan Labuan Bajo harus menjadi prioritas bersama. Dalam konteks perencanaan, dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) diharapkan dapat memperjelas arah pembangunan kawasan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas terhadap aktivitas kapal di pelabuhan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem wisata bahari sekaligus menjamin keselamatan pengunjung.
Melalui rakor dan sinkronisasi kebijakan ini, BPOLBF dan Kemenko Perekonomian RI berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat implementasi pembangunan kawasan otoritatif Parapuar serta mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata premium, berdaya saing, dan berkelanjutan.///////
