“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka. Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan ‘Kerja Keras Bebas Cemas’. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” ujar Dadan.
Ke depan, perlindungan ini akan diperluas mencakup seluruh pekerja di rantai pasok program, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya. Menurut Anggoro, peningkatan literasi dan kesadaran mengenai pentingnya jaminan sosial menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem perlindungan tenaga kerja yang inklusif.
“Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,” terang Anggoro.
Ia menambahkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61 persen dari 104,9 juta pekerja yang layak menjadi peserta namun belum terlindungi. Sebagian besar dari kelompok ini merupakan pekerja rentan. Sinergi ini diyakini dapat mempercepat tercapainya cakupan semesta jaminan sosial ketenagakerjaan (universal coverage).
“Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” tegas Anggoro.
Di tempat terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi, Ocky Olivia, turut menyatakan dukungan terhadap kesepakatan tersebut. Ia menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti implementasi perlindungan bagi pekerja MBG di tingkat daerah.
“Tentu kami mendukung sepenuhnya, dan siap menindaklanjuti kerja sama yang sudah dilakukan di tingkat pusat. Bahkan kita berharap ini juga bisa memotivasi perusahaan atau pekerja untuk memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ocky menambahkan bahwa langkah ini diharapkan dapat mempercepat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan mempermudah akses perlindungan bagi para pekerja.
