Banyuwangi, seblang.com – BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi terus berupaya menekan angka ketidakpatuhan badan usaha terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu langkah strategisnya, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Selasa (24/6/2025).
Kesepakatan ini menjadi tonggak penguatan penegakan regulasi, terutama dalam urusan kepesertaan dan pembayaran iuran JKN oleh badan usaha di Bumi Sholawat Nariyah.
Penandatanganan MoU turut dirangkaikan dengan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan yang dihadiri berbagai instansi, mulai dari Kejari Situbondo, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Sub Korwil Kabupaten Situbondo.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas instansi dibutuhkan untuk memastikan seluruh pemberi kerja dari sektor swasta maupun instansi pemerintah menjalankan kewajiban kepesertaan dan iuran JKN.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2024, ada lima badan usaha telah menyelesaikan tunggakan iuran melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejari Situbondo dengan total pelunasan Rp181,6 juta. Namun hingga 1 Juni 2025, masih terdapat 22 badan usaha yang belum melunasi kewajibannya. Hal ini menjadi fokus bersama untuk ditindaklanjuti.
“Kami menekankan bahwa kepatuhan pemberi kerja terhadap regulasi menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan Program JKN, sehingga jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh karyawan,” ujar Titus.
“Namun di lapangan, kami masih menemukan beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya atau memiliki tunggakan iuran. Dan hal ini perlu menjadi perhatian serta tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Titus juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penegakan kepatuhan agar tidak terkesan berjalan sepihak. Sinergi tersebut juga menjadi kunci efektivitas pengawasan.
