“Sehingga kita maju supaya lebih cepat dan segera terselesaikan dengan baik dan ini menjadi salah satu alat untuk pedoman pelaksanaan di Pembinaan Ideologi Pancasila ini. Sebelum agustus sebelum masa bakti habis saya rasa kita bisa menuntaskan perda ini,” tambah Patemo.
Sementara Bidang Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Rahmawati Oktiviani mengungkapkan kalau urgensinya raperda inisiatif DPRD jadi mungkin lebih pasnya menanyakan kepada DPRDnya .
“Tetapi kami paling tidak dari BPIP RI kemarin sempat di undang oleh DPRD dan DPRD Banyuwangi sempat audiensi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta,” ujar Rahmawati.
Selanjutnya dia mengungkapkan dalam mengawal pembahasan Raperda tersebut BPIP RI di Banyuwangi selama 3 hari dan bertemu dengan para staikholder, mitra dari DPRD dan mendengar langsung masukan-masukan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat di kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Jawa itu.
Raperda PIP ini akan terus didampingi dan memberikan muatan materi yang terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Banyuwangi yang sudah menyusun raperda ini. Artinya dari pemerintah daerah Banyuwangi mempunyai komitmen dalam membumikan Pancasila seperti dalam materi Raperda yang dibahas.
“Salah satu sasaran dari Raperda PIP adalah harapan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali baik sektor pemerintah maupun swasta sehingga semua elemen masyarakat di Banyuwangi bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam NKRI,” pungkas Rahmawati Oktiviani
