Selain itu, tambahnya semua Plt yang masa berlakunya tiga bulan sudah diperpanjang 3 bulan, kemudian sudah diperpanjang lagi . “Akan tetapi aturan seperti itu sudah tidak ada lagi. Dan juga hal ini tidak berpengaruh terhadap anggaran Pemkab Banyuwangi,” imbuhnya.
Pejabat yang baru pulang ibadah haji itu menambahkan berkaitan dengan tunjangan jabatan Plt ini tidak dianggarkan dalam APBD. Kalaupun dia termasuk pejabat definitif maka besarnya tunjangan tergantung jabatan yang diemban sehingga tidak ada kerugian negara dibalik jabatan Plt yang diberlakukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Karena jabatan yang diemban sesuai dengan Surat Keputusan (SK) itu masih eselon tiga, maka tunjangan jabatanya juga masih eselon 3, tambah Huda.
Dengan adanya Diklatpim tiga, pihaknya berharap karena dalam jadwal kegiatanya nanti ada program pemembuatan makalah yang nantinya akan memunculkan program-program inovasi yang ada pada peserta yang bisa mendulang untuk inovasi-inovasi di kabupaten Banyuwangi khususnya di SKPD-nya masing-masing.
“Tentunya jika ada 40 peserta maka akan ada 40 inovasi yang dibuat oleh masing-masing peserta yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan dan kemajuan Banyuwangi yang lebih baik,” pungkas Huda.////
