Makanya bahasa kami saat memberikan himbauan atau teguran kepada partai politik dengan menggunakan bahasa surat cinta padahal isinya adalah upaya pencegahan.
“Himbauan kepada masyarakat tugas di Bawaslu adalah luar biasa untuk penegakan keadilan pemilu, personil kita sedikit makanya perlu pengawasan partsipatif dari stakeholder yang ada di masyarakat mulai organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun warga masyarakat yang bisa melapor ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu tentunya dengan memenuhi persyaratan formil dan materiil. Lebih banyak edukasi yang disampaikan ke masyarakat jangan sampai ada pelanggaran di Pemilu,” pungkas Hamim.
Sementara Mohammad Rawi, Kajari Banyuwangi menyatakan pihaknya mendukung upaya Bawaslu Banyuwangi yang lebih mengutamakan pencegahan daripada harus mengatasi dan mengambil tindakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Banyuwangi.
“Pengawasan akan lebih maksimal apabila ada upaya pencegahan yang baik. Terbukti di Banyuwangi dalam Pemilu 2019 ada satu pelanggaran pidana pemilu sehingga di Banyuwangi tidak ada masyarakat yang tidak baik,” jelas M. Rawi.
Dalam kesempatan tersebut KejariBanyuwangi memberikan masukan darn saran agar penanganan bisa cepat sebaiknya Gakkumdu langsung rapat menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang waktunya maksimal satu bulan dalam penanganan kasus dan biaya ringan
Selanjutnya M Rawi juga menyarankan agar program pencegahan tindak kecurangan bisa maksimal juga melibatkan TNI. Sehingga pemilu dan pilkada mendatang mampu menghasilkan pemimpin Indonesia yang baik.
Acara Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kajari Banyuwangi, Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua KPU Banyuwangi, Perwakilan Polresta dan Kodim 0825, Sekretaris DPMD, perwakilan Kesbangpol, utusan partai politik (Parpol) yang ada di Banyuwangi dan Panwascam se Kabupaten Banyuwangi .////
