Banyuwangi, seblang.com – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Banyuwangi diwarnai aksi unik dan penuh pesan simbolik. Forum Anak Bangsa Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi, Selasa (9/12/2025), dengan membawa replika tikus raksasa sebagai lambang perlawanan terhadap praktik korupsi.
Aksi teatrikal tersebut menarik perhatian pegawai pemerintahan dan masyarakat yang melintas. Massa aksi secara bergantian menyampaikan kritik serta tuntutan agar pengawasan terhadap jalannya pemerintahan diperkuat. Mereka menilai korupsi bukan hanya kejahatan negara, tetapi persoalan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil.
Koordinator aksi, Dirman, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat agar praktik penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sejak dini.
Ia menyebut manipulasi kebijakan sebagai bentuk korupsi yang dampaknya sering kali lebih luas dan berkepanjangan dibanding tindak pidana biasa. “Efeknya bisa dirasakan masyarakat bertahun-tahun. Karena itu, semua bentuk korupsi harus kita lawan,” ujarnya dalam orasi.
Sementara itu, peserta aksi lainnya yang akrab disapa Mbah Geger meminta perhatian serius dari lembaga penegak hukum tingkat pusat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, terhadap tata kelola pemerintahan di Banyuwangi. Ia berharap pengawasan dari pusat mampu memastikan pemerintahan daerah berjalan bersih dan berpihak pada kepentingan publik.
“Suara rakyat jangan diabaikan. Kekuasaan ada karena rakyat, tanpa rakyat jabatan tidak memiliki arti apa pun,” tegasnya.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Ir. Guntur Priambodo, menemui massa dan menerima dokumen aspirasi yang disampaikan peserta aksi.
Guntur menyampaikan bahwa kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat akan menjadi bahan introspeksi serta evaluasi internal pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa semangat Hakordia harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas.
“Kami menerima dengan baik semua saran dan masukan dari masyarakat, khususnya dari teman-teman aktivis. Ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi agar nilai-nilai antikorupsi benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu terbuka terhadap kritik publik sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. “Pemerintah daerah siap berdialog dan mendengar aspirasi masyarakat demi Banyuwangi yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.////////
