Terkait berita acara pemeriksaan (BAP) yang kini beredar luas, Sutikno menyebut hal tersebut merupakan cara komunikasi yang merupakan bagian pembinaan.
“Itu enggak apa-apa. Itu sarana komunikasi dan bagian dari pembinaan. Untuk sanksi, semuanya tergantung Pak Kadis,” ujarnya.
Namun, pernyataan Sutikno ini justru bertentangan dengan pernyataan Kadis Pendidikan Banyuwangi, Suratno yang disampaikan dalam media kompas.com.
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bentuk hak asasi manusia yang dilindungi oleh perundang-undangan
Bahkan, Suratno menegaskan bahwa BAP yang beredar luas bukan instruksi dari dinas pendidikan melainkan mekanisme internal sekolah tersebut.
“Tidak ada perintah khusus untuk mengontrol atau memeriksa komentar guru di media sosial. Kecuali jika jelas melanggar etika dan hukum,” kata Suratno.
Suratno bahkan menyebut dirinya sudah menegur kepala sekolah yang melakukan pemeriksaan resmi terhadap guru tersebut karena dinilai langkah kepala sekolah tersebut sangatlah berlebihan.
“Saya sudah menegur kepala sekolah yang mem-BAP guru itu. Ini berlebihan. Tak perlu diperiksa seperti itu. Cukup diajak ngobrol saja,” tegasnya.
