Banyuwangi, seblang.com – Pemkab Banyuwangi terus memperkuat komitmen sebagai kabupaten inklusif dengan menghadirkan forum Rembuk Disabilitas. Forum tahunan ini menjadi ruang partisipasi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih ramah terhadap kelompok difabel.
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan, inklusi menjadi prinsip dalam tata kelola pemerintahan Banyuwangi. “Kami ingin seluruh fasilitas dan layanan publik dapat diakses semua teman-teman disabilitas. Karena itu, kami sedang menyiapkan peraturan bupati, bahkan bila memungkinkan perda, agar perlindungan hak-hak disabilitas memiliki landasan hukum yang jelas,” ujarnya saat membuka rembuk di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Senin (15/9/2025).
Dalam forum tersebut, organisasi disabilitas menyuarakan sejumlah kebutuhan mendasar. Bibit, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, menekankan pentingnya transportasi publik ramah difabel, ketersediaan alat bantu, hingga keterlibatan difabel dalam kampanye kesehatan. “Kami juga berharap seluruh OPD terlibat aktif dalam program lintas sektor yang berkaitan dengan penyandang disabilitas,” katanya.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan rembuk membahas lima isu utama, yakni kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan difabel. “Isu-isu tersebut dibedah dari sisi persoalan, fakta, dan harapan. Hasilnya akan menjadi masukan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan,” jelasnya.
Rembuk ini menegaskan arah kebijakan Banyuwangi yang menempatkan kelompok rentan sebagai bagian dari proses pembangunan, sekaligus langkah nyata menuju kabupaten inklusif.
