“Dari informasi Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP), sebanyak 13 OPD masih diisi oleh Plt, yang tentu berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintahan,” jelas Kamila.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disebut telah menggelar asesmen untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama di tujuh OPD, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perikanan.
“Beberapa pejabat telah mengikuti uji kompetensi dan asesmen untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, karena masa jabatan Bupati Banyuwangi belum genap enam bulan, maka proses ini harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.
