Menurut Luhut, langkah ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara lebih dari Rp500 triliun, karena penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa distribusi bantuan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat penting untuk kita lakukan digitalisasi,” ujar Luhut di hadapan peserta rapat.
Setelah uji coba di Banyuwangi, pemerintah pusat akan mengevaluasi hasil implementasi hingga akhir Desember 2025. Hasil tersebut akan menjadi dasar untuk memperluas penerapan digitalisasi bansos ke kabupaten/kota lain. Apabila berjalan baik, Presiden Prabowo dijadwalkan mencanangkan implementasi bansos digital secara nasional pada Januari 2026.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan Banyuwangi siap menjadi daerah percontohan karena sejak lama berkomitmen mengembangkan pemerintahan berbasis digital.
“Transformasi digital sudah kami mulai sejak 2012, bahkan hingga ke level desa dan kelurahan dengan pemasangan jaringan fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi,” ungkap Ipuk.
Sebagai bentuk kesiapan, Banyuwangi juga telah mengembangkan inovasi Banyuwangi One ID, sebuah sistem yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses berbagai layanan publik melalui aplikasi Smart Kampung. Ipuk menambahkan, sistem tersebut telah terintegrasi dan siap disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional./////
