Ipuk menjelaskan bahwa pariwisata di Banyuwangi dirancang sebagai penggerak ekonomi warga. Fokusnya bukan hanya mendatangkan wisatawan, tetapi menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.
“Kami menerapkan konsep 3A: aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Semua dibuat terjangkau dan mudah dijangkau. Warga juga diberi ruang terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi,” jelasnya.
Untuk UMKM, pemerintah daerah memberikan pendampingan menyeluruh, mulai pelatihan, kurasi produk, sertifikasi halal, perbaikan kemasan, hingga dukungan pemasaran.
Terkait inflasi, Ipuk menegaskan bahwa kuncinya adalah koordinasi TPID yang solid. Mulai dari memantau pasokan, kalender tanam, neraca pangan, hingga mitigasi potensi gejolak harga.
“Semua capaian Banyuwangi lahir dari ekosistem kolaborasi. Pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, masyarakat, dan Bank Indonesia bergerak bersama,” kata Ipuk.
Melalui sinergi tersebut, angka kemiskinan Banyuwangi berhasil turun dari 6,54 persen menjadi 6,13 persen. (*)
