” Perekonomian sudah membaik, namun kenapa PAD nya masih belum maksimal khususnya di retribusi daerah, eksekutif akan menjelaskan pada rapat banggar besok,” jelas Michael.
Sementara Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi sebagai Ketua TAPD, H Mujiono menyampaikan, sebenarnya Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 telah dijelaskan secara gamblang dalam rapat paripurna dewan, mulai dari nota penjelasan, pandangan umum fraksi, hingga jawaban eksekutif dan saat ini yang dibahas mengenai rancangannya.
” Rancangan ini substansinya tidak jauh berbeda dengan paripurna kemarin, ini hanya penegasan dan mengingatkan, ” ujar H. Mujiono.
Pada intinya, dewan meminta kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja pendapatan asli daerah khususnya di sektor retribusi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan terobosan dan perbaikan guna meningkatkan pencapaian pendapatan daerah terutama sektor retribusi daerah.
Selanjutnya melaksanakan pemeliharaan atau memperbarui fasilitas, sarana dan prasarana obyek retribusi dengan harapan mampu meningkatkan pencapaian penerimaan
Kemudian menyusun proyeksi pendapatan sesuai dengan indikator makro ekonomi, kebijakan yang berlaku serta potensi yang ada dengan membuat peta potensi dan pemanfaatan database.
”Selain itu kita minta SKPD untuk mengevaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah agar disesuaikan dengan kondisi saat ini. Contoh sewa rumah dinas per bulan hanya Rp. 90 ribu padahal kos saja sudah Rp. 300 ribu. Kemudian memaksimalkan potensi penerimaan dari tower BST ini harus segera didata ,” pungkas Mujiono.
