Dia juga menyinggung rendahnya profitabilitas program pembibitan benih ikan yang hanya menghasilkan keuntungan Rp 110 juta dari total anggaran Rp 1 miliar.
Lebih jauh Heri Suyatnoko,S.E. mengajukan beberapa rekomendasi penting. Ia menekankan perlunya Pemkab Mojokerto untuk lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasikan visi dan misi daerah melalui breakdown yang terstruktur ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rendahnya PAD Kabupaten Mojokerto, yang hanya mencapai sekitar Rp 750 miliar dari target Rp 800 miliar lebih, juga menjadi sorotan utama, Heri Suyatnoko,S.E. Ia menyarankan swastanisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai strategi untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
“Saya menilai bahwa pengelolaan BUMD yang kurang optimal dan rawan korupsi perlu dibenahi untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto, ” sambungnya.
Dari hasil Rapat kerja ini akhirnya berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan krusial dalam kinerja DKPP Kabupaten Mojokerto.
Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak Pemkab Mojokerto untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja DKPP dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto, (21/1/2025). (rahmat)
