Kabupaten Mojokerto, seblang.com – Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Mojokerto. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan Kabupaten Mojokerto menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi II kali ini.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi gedung DPRD setempat ini dihadiri oleh anggota Komisi II, H. Hartono (Koordinator Komisi II), Imam Sutarto, Bambang Wijanarko, Heri Suyatnoko, S.E, Ade Irma Suryani, serta Ridwan, Kepala DKPP Kabupaten Mojokerto.
Diskusi yang berlangsung intens memfokuskan pada evaluasi kinerja DKPP dan penajaman program kerja untuk tahun 2025, mengungkapkan sejumlah temuan yang mengkhawatirkan.
Dari rapat ini, menunjukkan adanya beberapa catatan penting terkait program kerja DKPP. Komisi II menyoroti kurangnya program lumbung pangan yang terstruktur dan terukur dalam rencana kerja DKPP.
“Perlu ditekankan pentingnya peran DKPP dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan yang terencana dengan baik,” jelas Bambang Wijanarko, anggota Komisi II, seraya juga mempertanyakan secara spesifik jenis lumbung pangan yang akan diimplementasikan oleh DKPP.
Menjawab hal ini, Kepala DKPP, Ridwan, menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya, yaitu keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Mojokerto. “Minimnya anggaran tersebut menghambat perencanaan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan,” urainya.
Memang tidak dapat dipungkiri, Komisi II menilai bahwa Pemkab Mojokerto cenderung memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jalan cor beton, tanpa memperhatikan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara, nggota Komisi II, Heri Suyatnoko,S.E., mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, yaitu kegagalan program bantuan sosial (bansos) beras tahun anggaran 2024 senilai Rp 1 Miliar yang hingga saat ini masih tersimpan di Bulog.
