Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut menjadi dasar pembagian dana dan harus menjadi pertimbangan kabupaten dalam menyusun rencana kegiatan tahun anggaran selanjutnya. Dengan alokasi 2026 yang berkurang, perangkat daerah diminta menyesuaikan program sesuai ketentuan pemanfaatan DBHCHT.
Bahrodin juga mengingatkan bahwa seluruh kegiatan DBHCHT wajib mengikuti aturan teknis, mulai dari pembatasan jumlah peserta sosialisasi hingga kelengkapan dokumen sesuai mekanisme BHS Kabupaten/Kota.
“Setiap perangkat daerah perlu menjaga kesesuaian administrasi agar tidak menimbulkan kendala dalam proses verifikasi,” imbuhnya.
Ia berharap forum evaluasi ini dapat memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai alur penganggaran dan mekanisme teknis DBHCHT, sehingga pelaksanaan program 2025 berjalan optimal dan penyusunan rencana 2026 tetap tepat sasaran meski terjadi penurunan alokasi. (adv/kmf/dbhcht)
