Politisi asal Kecamatan Glenmore tersebut mengakui bahwa kinerja Propemperda tahun 2022 ini mengalami berbagai kendala seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan aturan di atas.
“Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, pembahasan Propemperda Tahun 2022 mengalami hambatan karena banyak regulasi daerah yang harus disesuaikan,“ imbuhnya.
Disisi lain dewan juga mendesak eksekutif untuk segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) atas raperda perubahan APBD tahun 2022 dan KUA PPAS APBD tahun 2023 untuk percepatan pembahasan.
“ DPRD Banyuwangi mengingatkan kepada eksekutif untuk menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2023 karena sudah waktunya, dan selanjutnya KUPA-PPAS perubahan APBD tahun 2022, agar ada kepastian jadwal dan tidak hanya kira-kira,”pungkas Ruliono.////
