Ia juga menyampaikan beberapa catatan penting dalam perubahan KUA-PPAS, salah satunya strategi menurunkan target PAD untuk meraih insentif dari pemerintah pusat. Namun, Ni’mah mengingatkan agar semangat menggali potensi tetap dijaga.
“Optimisme harus tetap tumbuh. Target kemandirian fiskal minimal 30 persen di tahun mendatang harus jadi motivasi bersama,” tegasnya.
Dari sisi angka, pendapatan daerah yang semula sebesar Rp3,473 triliun diproyeksikan turun menjadi Rp3,440 triliun atau berkurang Rp32,7 miliar (0,94 persen). Penurunan terjadi pada pos pendapatan transfer, yang susut Rp70,7 miliar menjadi Rp2,648 triliun.
Sebaliknya, target PAD justru naik dari Rp702,3 miliar menjadi Rp740,3 miliar, atau meningkat Rp38 miliar (5,41 persen). Sementara, pos lain-lain pendapatan sah tidak mengalami perubahan, tetap di angka Rp51,2 miliar.
Untuk belanja daerah, angkanya mengalami lonjakan. Dari yang semula Rp3,406 triliun, kini menjadi Rp3,899 triliun—bertambah sekitar Rp492,9 miliar atau 14,47 persen.
Adapun pembiayaan neto daerah yang semula defisit Rp66,5 miliar, kini diproyeksikan surplus Rp459,2 miliar. Artinya, terjadi kenaikan tajam sebesar Rp525,7 miliar, atau naik hingga 790 persen.
