Dimana, lanjut dia masyarakat dan sebagai besar parpol peserta pemilu di Banyuwangi tidak mengendaki penambahan dapil. Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan pengurus parpol dan ormas KPU Kabupaten Banyuwangi.
“Mereka menyatakan sikap keberatan dengan penambahan Dapil karena dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di Banyuwangi,” pungkas Danu.
Sebelumnya diberitakan Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi Ruliyono sebagai salah satu partai politik (Parpol) yang mengusulkan pemekaran Dapil mengungkapkan penambahan dapil diyakini akan memberikan pemerataan keterwakilan dan pembangunan di daerah.
“Golkar mengusulkan pemekaran, karena memang filosofisnya itu kepada pelayanan konstituen bisa lebih terfokus, lebih terarah dan lebih terorganisir,” jelas Ketua DPD Golkar Banyuwangi, Ruliyono, dalam rilis yang dikirim pada Rabu (08/02/2023).
Menurut Ruli, pihaknya memberikan usulan demikian tidak lain untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi.
“Pada intinya itu fungsi pelayanan kepada konstituen, karen anggota dewan bertanggung jawab kepada konstituennya, ibarat anggota DPR ini sebagai wakil dan juragannya ini adalah rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan Kabupaten Banyuwangi sudah seharusnya ada pemekaran dapil karena melihat dari kondisi geografisnya yang sangat luas.
Padahal, kabupaten tetangga seperti Situbondo, Bondowoso dan kabupaten Jember dari Pemilu sebelum-sebelumnya sudah 6 dapil sementara Banyuwangi masih 5 dapil. Namun pada akhirnya bisa ditetapkan menjadi 8 dapil, lanjut dia.
“Adanya penetapan penambahan dapil ini, pelayanan kepada konstituen lebih prima karena jangkauannya lebih sempit. Hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat secara emosional juga lebih enak,” ujar Ketua Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi tersebut.//////
