“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Polisi mengatur arus di jalan, sementara kelancaran penyeberangan juga harus didukung dari sisi pelayanan dan kapasitas kapal,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Polda Jatim, Polresta Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi, Dinas Perhubungan, ASDP, dan Kementerian Perhubungan.
Rahmat juga meminta unsur perhubungan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Dia tidak ingin penanganan antrean hanya dilakukan dengan memantau situasi dari dalam ruangan.
“Turun, lihat kondisi di lapangan, kemudian ambil langkah sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.
Dukungan penanganan dari sisi penyeberangan dilakukan melalui penambahan kapal serta penerapan pola TBB. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan kendaraan dari jalur antrean menuju kapal.
Penguatan personel kepolisian akan dipertahankan setidaknya sampai panjang antrean turun di bawah dua kilometer.
Rahmat menegaskan seluruh instansi harus bergerak bersama dan tidak saling menunggu. Kepolisian menangani arus lalu lintas di jalan, sedangkan aspek teknis dan kapasitas penyeberangan ditangani instansi terkait.
“Yang penting semua menjalankan perannya. Jangan saling menunggu,” pungkasnya.
