Langkah ini diambil untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan potensi bencana.
Melalui posko bersama ini, setiap unit pemerintahan yang terkait dapat langsung berkoordinasi dan berbagi informasi tanpa perlu rapat terpisah.
“Akan dibentuk posko bersama di Kantor BNPB, jadi unit-unit pemerintahan yang terkait mengirimkan wakilnya di BNPB agar bisa dimonitor dari waktu ke waktu dan tidak perlu rapat koordinasi karena koordinasi dilakukan real time di posko tersebut,” jelas Pratikno.
Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jika bencana banjir tidak dapat dihindari.
Pratikno menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait telah dipersiapkan, termasuk identifikasi titik-titik potensi banjir, untuk memastikan beban yang dialami masyarakat dapat diminimalkan selama penanggulangan bencana.
Jika kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, menurut dia, kita juga siap-siaga untuk melayani masyarakat.
“Semua sudah siap, titik-titiknya sudah diidentifikasi secara jelas, sehingga kita bisa meminimalisir beban masyarakat seandainya banjir terjadi,” pungkasnya.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur DK Jakarta Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, jajaran bupati dan wali kota se Jabodetabek, dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.(*/ANO)
