Redam menegaskan kembali, Legislatif akan tetap komitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan bahkan pihaknya akan melakukan evaluasi.
“Yang penting jalankan dulu, tapi tetap evaluasi dan pengawasan dan kita tidak diam, itu yang terpenting,” jelasnya.
Sebelumnya, saat SamDes di wilayah Jabung (31/1), Bupati Malang Sanusi menyatakan bahwa bantuan mobil operasional ini akan di realisasikan secara bertahap mulai tahun 2026. Tahap pertama akan melibatkan 130 kendaraan, berikutnya oleh tahap kedua dan ketiga dengan jumlah yang sama. Setiap kendaraan diperkirakan bernilai Rp 200 juta, sehingga total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 26 miliar.
Rencananya program ini menggunakan skema pinjam pakai, di mana kendaraan akan diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan di pinjamkan kepada kepala desa dan lurah. Skema ini dipilih untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari hibah langsung.
“Nanti kemungkinan yang bisa dilaksanakan pinjam pakai. Karena yang di hibahkan di Mojokerto itu jadi masalah karena ada yang nggak sepaham. Tapi kalau pinjam pakai insya Allah aman. Karena pengadaannya jadi satu di Pemerintah Kabupaten Malang,” tandas Bupati Malang Sanusi.
Bupati Sanusi berharap dengan adanya bantuan mobil operasional ini, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan efektif, mengingat kepala desa dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa.
