“Kabupaten kita butuh SDM yang cerdas untuk mengisi untuk mengisi Indonesia ke depan. SR ini kalau dengan konsep yang sudah pernah saya lihat melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim, konsepnya anak miskin dibiayai negara mulai sekolah, makannya dan tidur di asrama SR sampai sekolah ke jenjang berikutnya,” kata Untari yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim.
Terkait keberadaan sekolah unggulan yang dicanangkan Pemkab Malang, Untari menandaskan tergantung dengan Dinas Pendidikan harus mampu menyandingkan antara sekolah unggulan dengan sekolah rakyat.
“Sekarang tinggal bagaimana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang harus mampu menyandingkan antara sekolah unggulan (SU) maunya seperti apa, jika program sekolah unggulan mungkin masuk visi misi Bupati Malang ya disandingkan saja dengan SR, kan SU tidak Boarding School, SU tidak apa apa untuk anak anak yang orang tuanya mampu, biarkan SR untuk kalangan yang kurang mampu, jadi bisa berjalan berbarengan,” tandas Sri Untari.
Saat ini Pemkab Malang diberikan SR dua titik di dua tempat yang berbeda, di Kecamtan Tumpang dan Bantur, sedangkan berbicara berapa banyak yang dibutuhkan untuk membangun SR di Kabupaten Malang, Untari menjawab semuanya ada di Kementrian Sosial.
“Ini katanya masih dikasih dua SR, untuk memenuhi SR di Kabupaten Malang sesuai kebutuhan anak anak yang tidak mampu, kita harus punya data, datanya berapa untuk anak anak pinter yang tidak mampu, kalau bisa diakomodir semua, untuk SR nantinya yang menangani adalah Dinas Sosial melalui Kemensos RI,” pungkasnya.////////
