Sementara itu menurut Korlap Aksi Utama Yudha Dwi Prasetyo, lewat aksi unras babak kedua yang dilakukan saat ini. Menurutnya menjadi sebuah penegasan, tentang kondisi krusial soal nilai-nilai demokrasi dan kontalasi politik yang tampak dihancurkan.
“Terkait tujuan demonstrasi ini dari berbagai elemen. Bukan serta merta tanpa alasan. Kita melihat konstalasi politik hari ini, bagaimana para pelaku politik menggunakan kesewenang-wenangannya dalam menjalankan negara,” kata Yudha.
“Ini menjadi kritik kepada pemerintah, kepada lembaga legislatif, juga kritik untuk para partai politik,” imbuhnya menegaskan.
Terkait aksi unras dengan ratusan massa yang lebih banyak ini. Yudha pun menegaskan, jika aksi yang dilakukan adalah murni untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi.
“Gerakan ini benar-benar murni atas dasar kami, hati nurani kami (yang prihatin) melihat kondisi negara hari ini. Saya pastikan tidak ada tungangan dari manapun, dan saya tegaskan itu,” tandasnya.
Dari pantauan di lokasi aksi setelah kurang lebih selama satu jam melakukan orasi secara bergantian, dan disiarkan dengan lantang lewat mobil komando, ratusan mahasiswa itu akhirnya ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Jember. Tampak Ketua Sementara DPRD Jember Ahmad Halim menemui ratusan masa aksi. Juga bersama perwakilan anggota dewan dari PDI Perjuangan dan partai lainnya.
“Apa yang disampaikan teman kami dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa kami sebagai unsur Pimpinan sementara, bersama-sama dengan adik-adik sekalian untuk mengawal apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Itu akan menjadi komitmen kami di DPRD Jember,” kata Halim saat menyampaikan orasi dihadapan ratusan mahasiswa.
“Oleh karena itu, kami akan menyetujui dan menandatangani pakta integritas, serta apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman mahasiswa semua. Kami dari Fraksi Gerindra,” sambungnya.
Sementara itu, menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan Widarto. Terkait aksi hari kedua yang dilakukan oleh elemen mahaiswa itu dinilai sebagai penguat dari keinginan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.
“Atas apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua, kami berterima kasih atas kepedulian semua. Kami milik rakyat Indonesia. Kami bukan milik golongan, ataupun milik kelompok keluarga. Saya secara pribadi, Widarto dari PDI Perjuangan. Kami bersama Pak Halim dan Fraksi Gerindra sepakat dengan apa yang jadi tujuan di sini,” ujar Widarto lewat pengeras suara dari mobil komando dan didengar ratusan massa mahasiswa.
“Sejak kemarin saya bersama dengan kawan-kawan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), adalah legal, final, dan mengikat. Ada Yuris Prudensi pada saat MK mengeluarkan keputusan sebelum Pilpres berjalan. Itu dijalankan oleh KPU, makanya saya sepakat,” sambungnya.
Widarto menyampaikan kesepakatannya untuk mengawal putusan MK itu. “Sampai menjadi PKPU dan untuk menjalankan demokrasi ini bisa tegak. Kita semua satu barisan, sepakat mengawal perjuangan ini. Kita bersama kawan-kawan, kita bersama rakyat, kita bersama buruh, kita bersama petani,” tandasnya.//////
