Sementara itu, Ketua GPI Joko Prasetya menambahkan bahwa aksi ini juga bertujuan untuk membantah berita-berita palsu yang menyebutkan bahwa Polri tidak netral dalam pemilu. Ia menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dapat mengganggu stabilitas negara.
“Saat ini kan ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan Polri itu bisa mengakses, bisa mengambil akses adanya sirekap KPU, ada tuduhan seperti itu kami tidak ingin bahwasanya KPU yang sudah berjalan bagus dan baik itu dinodai oleh beberapa pihak yang menuduh beberapa institusi negara, yang punya tujuan untuk instabilitas negara menjadi kacau,” ucap Jaka Prasetya.
“Kalau pelaksanaan pemilu 2024 ini sudah selesai ya sudah selesai, jika ada yang tidak merasa senang karena ada bentuk kecurangan dan lain-lain ya silahkan ke Mahkamah Konsitusi atau ke Bawaslu itu yang benar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kabagops Polres Blitar Kota, Kompol Mustakim, menegaskan bahwa Polres Blitar Kota telah menjalankan tugasnya dengan netralitas sejak awal tahapan pemilu. Mustakim menekankan bahwa Polri tidak memiliki akses terhadap sistem penghitungan suara KPU dan telah menjalankan tugasnya sesuai petunjuk dari pimpinan tertinggi, yaitu Kapolri.
“Kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Polres Blitar Kota dan Polri seluruh Indonesia selalu bersikap netral pada pemilu 2024 ini,” tegas Kompol Mustakim.
Dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2024, diharapkan semua pihak dapat menerima hasilnya dengan lapang dada. Jika ada ketidakpuasan, disarankan untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu, sesuai dengan aturan yang berlaku. (d!p)
