“Ini bukan sekadar soal dokumen, tapi keberanian melawan korupsi yang seharusnya didukung, bukan diintimidasi,” ujar Ibnu Harris Priandoko, salah satu peserta aksi.
Dalam aksinya, kelompok masyarakat tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Penyelidikan Transparan: Meminta pengusutan tuntas kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama KPK serta pengungkapan pelaku di balik kasus tersebut.
- Pelaporan Terbuka: Mendesak pihak berwenang memberikan laporan perkembangan kasus kepada masyarakat untuk menjamin transparansi dan menjaga kepercayaan publik.
- Perlindungan Aktivis: Menuntut penghentian intimidasi terhadap warga atau aktivis yang menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.
Peserta aksi juga menegaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi sangat penting. Mereka mengkritik praktik politik yang dianggap memihak kepada kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin pemimpin yang mengutamakan rakyat, bukan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” lanjut Trianto dalam orasinya.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Melalui aksi ini, para petani dan nelayan Kabupaten Blitar berharap dapat menggugah perhatian para pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan menuju demokrasi yang lebih baik. Mereka menyatakan tekad untuk terus memperjuangkan keadilan demi masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Blitar./////////
