Banyuwangi, seblang.com – Ada hikmah di balik dugaan tindak kecurangan oknum Kepala Desa (Kades) di Banyuwangi pada saat pemerintah pusat menjadikan kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sebagai pilot project digitalisasi pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda, meskipun ada riak-riak kecil, hal tersebut justru menjadi motivasi dan semangat bagi berbagai pihak. “Karena tujuan pemerintah dengan adanya digitalisasi bansos adalah memastikan masyarakat penerima betul-betul tepat sasaran,” ujarnya di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/11/2025).
Pejabat yang akrab disapa Bram itu menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi program digitalisasi bansos, salah satunya untuk mengeleminasi penerima yang menyalahgunakan bantuan untuk judi online (judol), karena aktivitas tersebut kini terafiliasi dan terdeteksi secara digital.
Handphone (HP) penerima bansos, lanjut Bram, sudah terkoneksi hingga ke pusat melalui Program Satu Data Indonesia (PSDI), sehingga perilaku digital yang berpotensi melanggar dapat terdeteksi dan menjadi salah satu pertimbangan penolakan oleh pemerintah pusat.
Bram menambahkan bahwa setelah ini Pemkab Banyuwangi akan meningkatkan pengawasan di lapangan. “Kita punya pendamping BPNT, PKH, Kades, serta Babinsa/Bhabinkamtibmas yang melakukan pengawasan di tingkat desa. Tentu ini akan kita optimalkan dan evaluasi agar dana bantuan tepat sasaran dan masuk ke rekening penerima yang berhak,” pungkasnya.//////////
