Dengan adanya jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan para RT/RW dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
Selain itu, Bupati Ipuk mengajak mereka untuk membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan serta mengidentifikasi warga miskin yang membutuhkan bantuan.
“Pak RT itu harus gercep, karena yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau lihat ada anak yang putus sekolah segera laporkan desa atau lurah biar segera ditangani. Saya harap dengan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakatnya,” ungkap Ipuk.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ahmad Faishol, menjelaskan bahwa anggaran yang disediakan untuk program jaminan perlindungan sosial bagi ketua RT/RW mencapai Rp 2,3 Miliar.
Faishol menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat, termasuk keselamatan kerja dan jaminan kematian. “Ini adalah bentuk perlindungan dan penghargaan yang kami berikan kepada para ketua RT/RW, yang telah bekerja memberikan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi,” pungkas Faishol.
Selain mendapatkan jaminan perlindungan, para Ketua RT/RW juga menerima insentif kinerja setiap bulannya melalui alokasi anggaran desa.////
