Mojokerto, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan 220 personel untuk menangani potensi bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Langkah ini menjadi strategi penting untuk memastikan kesiapsiagaan daerah menghadapi cuaca ekstrem.
Jumlah tersebut terdiri dari 90 personel BPBD Kabupaten Mojokerto dan 130 relawan mitra BPBD. Seluruh personel dikukuhkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, dalam apel posko penanganan bencana hidrometeorologi di halaman Kantor BPBD Mojokerto, Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Rabu (3/12) pagi.
Apel diawali doa bersama bagi para korban bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Bupati Albarraa menyampaikan belasungkawa sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap meningkatnya intensitas bencana di sejumlah daerah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, nonalam, maupun manusia.
“Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini juga memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat. Menurutnya, dedikasi relawan menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi keselamatan masyarakat.
“Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi kapan saja, seperti angin kencang yang melanda beberapa desa di awal tahun serta tanah longsor di Jalur Pacet–Batu pada 8 April 2025 yang menelan korban jiwa.
“Risiko bencana ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan dan koordinasi yang matang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan lima arahan untuk optimalisasi Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, meliputi monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala; aktivasi sistem peringatan dini secara cepat dan tepat sasaran; kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat; penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten; serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat.
Gus Barra menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai mitigasi, edukasi, respons tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Ia juga meminta jajaran terkait menindaklanjuti setiap informasi dan peringatan dini dari BMKG dengan cepat agar risiko dapat diminimalkan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menyampaikan bahwa seluruh unsur pendukung posko telah disiagakan, mulai dari personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi lintas sektor.
“Kami memastikan Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi penuh selama 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti cepat melalui sistem komando yang terintegrasi. Kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya adalah kunci keberhasilan penanganan bencana,” jelasnya./////////////
