“Didalam manifes resmi disebutkan ada 53 penumpang dan 12 crew. Tetapi nyatanya data DVI Polda Jatim mengungkap lebih dari itu. Ada sekitar 28 orang tidak tercatat termasuk korban yang selamat, meninggal, maupun yang hilang tidak tercatat dalam manifes,” ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan data manifes ini terus berulang. Dalam insiden tenggelamnya KMP Yunicee pada 2021 dan KMP Rafelia II pada 2016, jumlah korban dan penumpang juga tidak sesuai dengan data manifes. Banyak penumpang, khususnya yang berada di dalam kendaraan, tidak tercatat. Ini menunjukkan lemahnya pendataan dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pelabuhan.
“Lah terus apa fungsinya Ferizy? Percuma jika tidak ada pengawasan ketat dari ASDP,” kesalnya.
Sulaiman menyebut bahwa persoalan semacam ini harus segera dihentikan. Ia juga meminta DPRD Banyuwangi tidak tinggal diam dan segera menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk KSOP Tanjung Wangi, ASDP Banyuwangi dan perusahaan kapal.
Tragedi ini, kata Sulaiman, bukan hanya soal kecelakaan, tetapi juga soal tanggung jawab hukum dan moral atas nyawa-nyawa yang melayang.
“Kami akan ajukan hearing ke DPRD. Ini bukan sekadar insiden biasa. Ini sudah berulang, dan nyawa terus jadi taruhannya. Jika perlu kami juga akan kerahkan massa untuk unjuk rasa, bahkan lakukan gugatan hukum agar para pihak ini bertanggung jawab,” tegas Sulaiman.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi, Purgana menegaskan, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya masih dalam kondisi layak beroperasi saat insiden terjadi.
Pernyataan ini disampaikan Purgana berdasarkan dokumen dan status teknis kapal sebelum berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk Bali. Kapal disebut telah menjalani pemeriksaan rutin dan seluruh surat-suratnya masih berlaku.
“Doking masih bulan September sehingga kapal masih layak jalan. Surat-surat masih hidup dan melakukan pemeriksaan berkala,” ujar Purgana, kepada media Kamis (3/7/2025)./////
