Banyuwangi, seblang.com – Dinas Pertanian dan Pangan bersama tim terpadu akan melakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap Hak Guna Usaha (HGU) pengelolaan lahan oleh dua perusahaan perkebunan.
Hal ini untuk menindaklanjuti hasil dengar pendapat atau hearing di DPRD Banyuwangi kemarin untuk mencari akar masalah penyebab terjadinya musibah banjir bandang di wilayah Banyuwangi.
Menurut M Khoiri, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, dalam hearing tersebut diduga dua perusahaan perkebunan swasta PT. Glenmore dan PT. Glenfalloch yang mengajukan permohonan ijin Hak Guna Usaha (HGU) pengelolaan lahan belum tuntas tetapi sudah dua kali melakukan panen tebu. Temuan ini dinilai melakukan pelanggaran.
“Apabila dalam kajian terbukti melanggar nanti akan kami proses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Cuma menunggu dulu kajian yang dilakukan tim termasuk Dinas Pertanian yang ada di dalamnya untuk mengevaluasi keberadaan kebun-kebun yang disinyalir yang sudah melakukan alih fungsi lahan,” jelas Khoiri pada wartawan media ini di DPRD Banyuwangi pada Selasa (15/11/2022).
Selain itu, pihaknya juga akan tetap melakukan evaluasi terhadap kebun-kebun terkait kesesuaian antara HGU yang dimiliki dengan jenias tanaman yang ditanam saat ini. Apabila tidak sesuai dengan ijin maka pihaknya akan mempertimbangkan, pungkas Khoiri.
Sebelumnya Ir. Yualianto, Senior Executive Vice President Keuangan (SEVP OPERATION) PTPN XII mengungkapkan luas lahan sekitar 24 ribu hektar yang untuk ijin penanaman tebu 7200 ha yang sampai saat ini realisasi 7100 ha sesuai dengan ijinya.
“Di Kalibaru wilayah Jatirono dari ijin 700 hektar sekarang 674 hektar yang sudah ditanami. Sebagian karena kondisinya curam sehingga tidak bisa ditanami. Pada prinsipnya sudah sesuai dengan ijin sisa lahan milik PTPN XII ada tanaman kayu dan karet ,” jelas Alumni Universitas Jember tersebut.
Selanjutnya dia menuturkan dari sisi feasibility study atau studi kelayakan tanaman tebu lebih bagus jika dibandingkan dengan kakao dan karet.
