Banyuwangi, seblang.com – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta kepada Pemerintah daerah untuk segera melakukan update data penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan tahun 2021.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat banyak keluhan dari masyarakat penerima manfaat terkait dengan hilangnya data mereka sebegai penerima bansos dari pemerintah khususnya program BPNT dan PKH.
“Ini tadi Komisi II mengelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial PP KB untuk meminta penjelasan terkait dengan hilangnya data warga penerima manfaat program BPNT dan PKH pada tahun 2021 , keluhan ini disampaikan oleh warga maupun Kepala Desa di Banyuwangi kepada kami,“ ucap Ketua Komisi II, Hj. Mafrochatin Ni’mah, Selasa (26/01/2021).
Menurut penjelasan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, ada sebanyak 21.497 penerima manfaat yang tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah melalui program BPNT dan PKH di tahun 2021, karena data mereka yang terhapus.
Berdasarkan data, tahun 2020 penerima manfaat program BPNT maupun PKH di Banyuwangi sebanyak 143.125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan ditahun 2021 penerima manfaat berkurang menjadi 109.769 KPM.
“Jumlah penerima manfaat program BPNT dan PKH tahun 2021 berkurang hampir 33 Ribu , 21.497 terhapus sistem sedangkan yang 11 ribu KPM data NIK KTP nya invalid dari Pemerintah Pusat sehingga perlu di validasi ulang ,“ ucapnya.
Komisi II berharap kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial PP KB untuk mengusulkan kembali data penerima manfaat program BPNT dan PKH yang terhapus karena sistem di pemerintah pusat setelah proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.
“ Jika mereka benar-benar keluarga yang berhak menerima bansos, kita meminta kepada Dinas Sosial untuk mengusulkan kembali, harus ada solusi atas carut marutnya data ini, jangan sampai yang berhak menerima justru tidak menerima bantuan, yang sudah sejahtera justru menerima bantuan < “ ucap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal daerah pemilihan Banyuwangi 1 ini.
Sementara Plt. Kepala Dinas Sosial PP KB, Suyanto Waspo Tondo menyampaikan berkurangnya jumlah penerima manfaat program BPNT dan PKH di Banyuwangi karena datanya terhapus sistem yang ada di Pemerintah Pusat.
“Pengurangan jumlah penerima manfaat ini murni dari Pemerintah Pusat, penyebabnya ada 20 variabel di antaranya graduasi bertahap, NIK ganda, ada juga yang NIK KTP nya 15 angka serta menerima program bantuan lain,“ ucap Suyanto Waspo Tondo yang juga selaku Kepada Bappeda Banyuwangi.
Untuk mengatasi persoalan terhapusnya data penerima manfaat program bansos tersebut, Pemerintah daerah menghimbau kepada Pemerintah Desa untuk mengusulkan kembali nama-nama KPM yang memang berhak menerima manfaat kepada pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.
“Yang benar-benar berhak menerima, kita minta di usulkan kembali melalui musyawarah desa atau musdes yang dihadiri BPD, tokoh masyarakat dan ada berita acaranya untuk diusulkan ulang ke kementerian Sosial, “ jelas Yayan panggilan akrab Kepala Bappeda Banyuwangi ini.
Suyanto Waspo Tondo menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terus menerus melakukan verifikasi dilapangan terhadap KPM, namun untuk perubahan data kemiskinan setahun dilakukan 2 (dua) kali yakni di Bulan April dan Bulan Oktober.
Wartawan : Teguh Prayitno
