Banyuwangi, seblang.com  – Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan perlindungan dan pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang digelar, Kamis (12/12/2024).
Musrenbang yang dihadiri puluhan kader desa peduli buruh migran, NGO, dan pemerintah desa tersebut menghasilkan sejumlah usulan kritis untuk penguatan program perlindungan PMI. Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menampung aspirasi dan kebutuhan PMI untuk diusulkan ke pemerintah pusat pada International Migrant Day.
Beberapa usulan penting mencakup pembentukan satgas khusus perlindungan pekerja migran, sosialisasi parenting bagi keluarga PMI, serta program pemberdayaan ekonomi. Rohman Hadi Sucipto dari Garda PMI mengusulkan pembentukan satgas untuk mempercepat penanganan permasalahan PMI, sementara Siti Khotimah menekankan pentingnya edukasi keluarga untuk mencegah masalah sosial seperti putus sekolah dan pernikahan dini.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan terus memberikan perhatian komprehensif, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga pendampingan purna PMI. “Kami memberikan alat usaha gratis dan pelatihan literasi keuangan untuk memastikan masyarakat, termasuk purna pekerja migran, dapat mengembangkan potensi ekonominya,” ujarnya.
Ipuk juga mengakui keterbatasan pemerintah kabupaten dan pentingnya masukan dari berbagai pihak. “Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Setiap masukan akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan,” tegasnya.
Musrenbang ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Banyuwangi. (*)
