Jakarta, seblang.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menerangkan, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini masih berlangsung, tetapi tanpa indikasi peningkatan.
Berdasarkan keterangan yang didapat dari BNPB, radius daerah berbahaya telah dikurangi, dan layanan pengungsian akan terus diupayakan semaksimal mungkin.
Menko Pratikno mengatakan hal itu saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial di Kabupaten Flores Timur, di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu.(20/11/2024)
“Jumlah pengungsi terpusat sudah mengalami penurunan, sedangkan yang lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar,” jelas Pratikno.
Mengingat akan adanya proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024, Pratikno menjelaskan bahwa proses tersebut akan tetap berlangsung melalui penyediaan TPS Khusus di sekitar pengungsian yang disiapkan oleh KPU.
Lebih lanjut menurut Pratikno, upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat telah dirumuskan dengan melibatkan semua pihak terkait perencanaan pembangunan rumah yang rusak akibat konflik telah disiapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.
“Kami sudah merencanakan untuk pembangunan rumah kembali, proses administrasi sedang diupayakan, termasuk membicarakan dengan masyarakat yang bersengketa agar konflik sosial ini tidak terulang kembali,” jelasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono, PJ Bupati Flores Timur, Kepala Badan Geologi, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.(*/ANO)
