Banyuwangi, seblang.com – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakertransperin) Kabupaten Banyuwangi memiliki sejumlah program komprehensif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengatasi masalah pengangguran di Bumi Blambangan.
Plt Kepala Disnakertransperin Banyuwangi Abdul Latif S.Sos M.Si memaparkan tujuh kebijakan prioritas, meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan, peningkatan lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat transmigrasi, pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta monitoring dan evaluasi kesejahteraan pekerja.
“Salah satu program unggulan kami adalah Job Fair yang akan diselenggarakan pada 4-5 September 2024,” ujar Latif, Jumat (23/8/2024). “Acara ini bertujuan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi angka pengangguran.”
Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren positif penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,42% pada tahun 2021 menjadi 4,75% pada tahun 2023.
Untuk mengatasi pengangguran, Disnakertransperin Banyuwangi menerapkan strategi peningkatan kualitas SDM, pengembangan produktivitas IKM, peningkatan akses informasi kerja, program padat karya, dan koordinasi dengan stakeholder. “Kami baru saja memfasilitasi pertemuan antara calon Pekerja Migran Indonesia, perusahaan penempatan, dan perbankan untuk pembiayaan keberangkatan,” tambah Latif .
Disnakertransperin Banyuwangi juga aktif dalam melindungi hak dan keselamatan pekerja melalui pengawasan ketat terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), jaminan sosial, dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Langkah-langkah ini termasuk inspeksi ketenagakerjaan, penegakan hukum, mediasi sengketa, dan penyediaan layanan pengaduan.
Program pelatihan kerja yang dijalankan meliputi Program Kartu Prakerja, Balai Latihan Kerja (BLK), program pelatihan dinas teknis, pendidikan vokasi, dan program magang. Selain itu, terdapat program kolaborasi pemerintah-swasta seperti Link and Match dan Program Pengembangan Kompetensi Kerja Sama (PKKS).
Dinas juga memperhatikan tren pelatihan terbaru seperti pelatihan online, microlearning, dan pelatihan berbasis kompetensi. “Kami terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis,” kata Latif.
Untuk tenaga kerja migran, Disnakertransperin Banyuwangi menyediakan perlindungan komprehensif sebelum, selama, dan setelah masa kerja di luar negeri, termasuk fasilitasi bantuan hukum dan layanan repatriasi jika diperlukan.
“Dengan pendekatan holistik ini, kami optimis dapat terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menurunkan angka pengangguran di Banyuwangi,” tutupnya.////
