Blitar, seblang.com – Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (Fraksi GPN) menyampaikan Pandangan Umum (PU) mereka dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar di Graha Paripurna, Senin malam (19/08/2024).
PU Fraksi GPN, melalui Juru Bicaranya (Jubir), Ratna Dewi menyampaikan beberapa poin penting terkait evaluasi dan masukan terhadap pemerintahan Kabupaten Blitar. Menurut Ratna Dewi, PU ini merupakan bagian dari hak politik fraksi untuk memberikan evaluasi dan masukan demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien.
Jubir Fraksi GPN mengatakan, dinamika dalam pembahasan perubahan APBD yang dinilai selalu dinamis, terutama di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ratna Dewi menjelaskan bahwa permasalahan ini sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sumber-sumber dasar, seperti aspek teknokratis, musrenbang, dan aspirasi politik.
“Padahal, Bupati yang memiliki visi misi dan dewan yang memiliki janji politik sama-sama harus disediakan anggaran. Namun, ada kesenjangan yang sangat tinggi kali ini. Kami berharap dinamika ini tidak terjadi lagi pada pembahasan berikutnya,” ungkapnya.
Selain itu, Jubir juga melihat kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan retribusi dan pajak, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Fraksi GPN mempertanyakan apakah Kabupaten Blitar kekurangan tenaga ahli atau terdapat kesalahan dalam penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya.
“Jika ada kesalahan dalam penempatan pegawai, akan berdampak luas. Oleh karena itu, kami mendorong adanya evaluasi terhadap pegawai yang kurang pas dengan bidangnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi GPN juga mengulang usulan mengenai perlunya regrouping sekolah-sekolah yang tidak layak demi efisiensi pembiayaan. Ratna Dewi mengingatkan agar proses regrouping ini dilakukan dengan bijaksana agar tidak merugikan masyarakat sekitar sekolah.
Ratna berharap, pengawasan yang lebih maksimal terhadap sekolah-sekolah negeri, baik dari segi kualitas pendidikan maupun kondisi bangunan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya sekolah favorit yang bangunannya rusak, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah.
Terakhir, Jubir F-GPN mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk segera mengambil tindakan nyata terhadap sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan guna menghindari potensi kejadian yang tidak diinginkan.
“Jika nanti terjadi kejadian karena kerusakan bangunan, ini akan berdampak negatif terhadap sekolah tersebut. Kami juga mencatat adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Oleh karena itu, sekolah negeri harus lebih inovatif untuk mempertahankan eksistensinya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi GPN juga memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp90,79 miliar atau 3,57 persen dari APBD tahun anggaran 2024. Khususnya, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp58,10 miliar atau 14,74 persen dari target APBD 2024.
Diketahui, pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian PU terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2024 dihadiri Bupati Blitar, Rini Syarifah, Sekda Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda dan para kepala OPD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar./////
