Situbondo, seblang.com – Johantono Ketua Pansus DPRD Kabupaten Situbondo sentil dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo lantaran kesal menganggap Dinas Kesehatan dan inspektorat Kabupaten Situbondo diduga tidak serius menanggapi temuan BPK terkait layanan kesehatan Program Sehati, dan kelebihan honor mencapai kurang lebih Rp 1.4 miliar anggaran 2023.
Johantono mengatakan, ketika dirinya memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ada kunjungan pasien pada tahun 2023 berjumlah sekitar 12500 pasien. Dari jumlah tersebut ada 9500 pasien diluar data DTKS hanya menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa, dan asumsi pansus waktu itu, angka kemiskinan terus naik karena dengan surat keterangan miskin itu dari desa.
“Lalu kemudian di LHPBPK dijelaskan secara detail dari 9500 orang itu ada 2.500 pasien kami anggap datang bolak balik ke RS, dan kita sudah menyampaikan dan akan menjadi komitmen bersama pada waktu rapat pansus dengan Dinas Kesehatan bahwasanya 2500 orang itu, apakah mereka yang mempunyai penyakit akut atau mereka hanya kontrol saja ke RS,” ucapnya, Minggu, (18/8/2024).
Lebih jauh Johantono menginginkan data yang sangat dibutuhkan oleh teman teman pansus DPRD Situbondo, karena anggota pansus ingin mendalami pasien yang menggunakan layanan Sehati untuk bisa mengetahui motif para pasien kenapa bisa datang bolak balik ke rumah sakit.
“Kita sampai hari ini tidak memiliki data, terus terang kita membutuhkan data yang 2500 orang itu, karena kita ingin sample saja sebetulnya, apakah mereka betul betul mempunyai penyakit akut atau hanya kontrol saja datang ke RS, sehingga kita bisa melihat dengan jelas klaim yang 2500 pasien ini angkanya sampai berapa,” sergahnya.
Sebetulnya Pansus hanya ingin melihat data itu saja. “Sampai saat ini ternyata Dinas Kesehatan tidak punya iktikad baik terhadap komitmen yang sudah dibangun dan menjadi kesepakatan bersama,” imbuhnya Johantono Ketua Pansus DPRD Situbondo
Tidak hanya program sehati yang disentil oleh anggota dewan ini, terkait kelebihan honor, juga mulai sedikit kesal karena belum dapat progres dari inspektorat, padahal untuk penyerahan pengembalian honorer sudah dikembalikan oleh teman teman dari Pemda Situbondo.
Dimana Johantono mengungkapkan bahwa sebetulnya untuk Pansus LHPBPK ini akan direncanakan pada hari Senin lalu, namun akan ditunda dengan beberapa hal yang pertama dimana inspektorat sampai saat ini berdasarkan keputusan rapat bersama, bahwa inspektorat akan memberikan salinan dokumen kepada DPRD Situbondo tentang proses pengembalian kelebihan honor tahun anggaran 2023 yang jumlahnya mencapai sebesar Rp 1.4 miliar lebih.
“Sampai saat ini inspektorat belum memberikan salinan dokumen pengembalian kelebihan honor kepada pansus, padahal itu menjadi kesepakatan bersama pada waktu kita melakukan rapat dengan semua OPD,” ujarnya.
Pansus akan segera mengagendakan rapat Paripurna setelah Pansus memanggil inspektorat dan Dinas Kesehatan karena dianggap tidak Komitmen.
“Kita berharap sama sama terbuka lah, kalau ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pansus dengan beberapa OPD waktu itu, dan kita harus menjaga komitmen ini bersama sama, sampai masa pansus mengagendakan rapat paripurna, dua dinas terkait masih belum menjalankan komitmen dengan pansus sampai hari ini,” katanya.
Lebih jauh Johantono mengungkapkan sampai Pansus menyelenggarakan laporan Paripurna tentang pembentukan pansus LHPBPK, sehingga pansus itu merekomendasikan kepada dinas kesehatan untuk mengirim surat berupa data yang 2.500 pasien kepada kelembagaan DPRD di Kabupaten Situbondo.
“Lalu yang kedua kita juga menyampaikan di forum Paripurna LHPBPK itu agar inspektorat secepatnya memberikan salinan bukti pengembalian kelebihan honor sesuai temuan LHPBPK atas rekomendasi pansus kepada kelembagaan DPRD Situbondo bukan lagi ke pansus karena saat ini saya bukan ketua pansus lagi melainkan mantan Pansus sejak paripurna kemarin,” pungkasnya./////
