Kota Blitar, seblang.com – Pemerintah Kota Blitar meraih prestasi dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Prestasi ini menjadikan Kota Blitar satu-satunya kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai rekor ini. Penghargaan diterima oleh Walikota Blitar, Santoso, pada Kamis, (02/05/2024) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Walikota Santoso menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ia mengungkapkan bahwa opini WTP yang diraih untuk ke-14 kali menunjukkan kerja keras dan komitmen tinggi dari pimpinan dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, serta dukungan penuh dari DPRD Kota Blitar. Penghargaan ini juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Prestasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Walikota Santoso juga berharap capaian ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Blitar untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan pentingnya untuk tidak berpuas diri dan terus melakukan pembenahan, peningkatan, dan penyempurnaan sistem serta prosedur pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam pencapaian opini WTP ini, terutama kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Kami berharap seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar terus menjaga dan mempertahankan capaian ini, agar kepercayaan publik tidak hilang,” ujar Walikota Santoso.
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menambahkan bahwa prestasi ini tidak mungkin diraih tanpa adanya strategi dan upaya bersama, mulai dari komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah, pemanfaatan teknologi, kedisiplinan pengelolaan sesuai SOP, hingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.
Peran Inspektorat Daerah sebagai Consulting Partner dan Quality Assurance juga turut mendorong tercapainya tujuan dan sasaran OPD melalui berbagai upaya, termasuk pendampingan, reviu, monitoring, dan evaluasi, serta audit dan pengawasan lainnya.
“Salah satu upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai Consulting Partner dan Quality Assurance adalah melalui pendampingan dan pemberian saran, dengan mengoptimalkan klinik pengawasan,” jelas Ratih.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023 ini diserahkan serentak kepada 37 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah. Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, juga hadir dalam acara tersebut.
